Palestina Dalam Berita: Hasil penelusuran untuk PBB:

Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri PBB:. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan

Minggu, 04 Desember 2016

PBB: 10 Tahun Terakhir, 'Dasawarsa yang Hilang Bagi Palestina-Israel'

By Bilal Chamdy 04.00 No comments

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- PBB memperingati Hari Solidaritas Internasional buat Rakyat Palestina di markasnya di New York pada Selasa (29/11), dan seorang pejabat seniornya mengatakan 10 tahun belakangan adalah satu dasawarsa yang hilang.

Ia merujuk hilang kepada upaya untuk mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina. Wakil Sekretaris Jenderal PBB Jan Eliasson, yang berbicara dalam satu pertemuan khusus Komite PBB mengenai Pelaksanaan Hak yang tak Dapat Dicabut Rakyat Palestina mengatakan menyedihkan, dalam banyak jalur 10 tahun terakhir dapat digambarkan sebagai satu dasawarsa yang hilang dalam upaya mewujudkan perdamaian Israel-Palestina.

Jika kebuntuan berlanjut atau makin dalam, ia memperingatkan, penyelesaian dua-negara mungkin jauh dari jangkauan.
Wakil Sekretaris Jenderal PBB tersebut mengatakan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon akan melepaskan jabatan pada akhir tahun ini dengan kesedihan yang besar. Sebabnya ialah ia tidak menyaksikan akhir konflik Israel-Palestina.

Sekretaris Jenderal PBB telah mengunjungi wilayah tersebut 11 kali, termasuk selama masa perang, untuk melihat situasi secara langsung, membantu merundingkan gencatan senjata dan mendorong proses perdamaian. Ban Ki-moon akan memasukkan masalah itu dan upaya terus-menerusnya dalam mewujudkan perdamaian di dalam laporan khusus ke Dewan Keamanan pada akhir Desember.

Pada Selasa malam, komite tersebut dan Misi Pengamat Tetap Negara Palestina akan menyelenggarakan pembukaan pameran tahun ini, "Palestinian Embroidery Threads of Continuity, Identity and Empowerment", di Lobi Pengunjung Sidang Majelis Umum PBB. Pameran itu akan terbuka buat umum sampai 28 Desember.

Setiap tahun sejak 1977, PBB telah memperingati Hari Solidaritas Internasional buat Rakyat Palestina pada 29 November.
Pada 2016, sekali lagi di bawah pengawasan Komite mengenai Pelaksanaan Hak yang tak Dapati Dicabut Rakyat Palestina, PBB memperingati hari penting itu dengan serangkaian pertemuan resmi dan acara budaya.

Pada 2012, Sidang Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara untuk memberi status Negara Pengamat Palestina non-anggota di PBB dengan 138 suara mendukung, sembilan menentang dan 41 abstein oleh Sidang 193-negara tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID,JENEWA -- Sebuah laporan yang dirilis pada Senin (21/11) oleh Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) meningkatkan keprihatinan atas kerugian ekonomi dari pendudukan Israel terhadap Palestina.

Laporan UNCTAD mengatakan bahwa tanpa pendudukan, perekonomian wilayah Palestina yang diduduki Israel dengan mudah bisa menghasilkan dua kali produk domestik bruto (PDB) yang dihasilkan sekarang. Menurut laporan itu, lebih dari 61 persen lahan di Tepi Barat berada di bawah kendali Israel dan tidak dapat diakses untuk produsen-produsen Palestina.

Sementara itu, di Jalur Gaza, warga Palestina tidak diberi akses terhadap setengah dari daerah yang bisa mereka tanami dan 85 persen dari sumber daya perikanan mereka. Ditambah lagi, lebih dari 2,5 juta pohon produktif telah tumbang sejak 1967.

Pemerintah dan petani Palestina dilarang memelihara atau membangun sumur-sumur air, sedangkan penguasa pendudukan telah mengeluarkan air di atas tingkat yang ditentukan oleh pasal 40 Lampiran I dari Kesepakatan Oslo II yang ditandatangani pada 28 September 1995, sehingga merampas air tanah warga Palestina. Laporan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal pendudukan pada 1967, rakyat Palestina tidak pernah menikmati kontrol berdaulat atas ekonomi, sumber daya alam atau wilayah mereka.

Laporan ini juga menyoroti dampak dari berulang-ulangnya operasi militer Israel di Gaza. Kerusakan langsung yang ditimbulkan oleh tiga operasi militer Israel, antara 2008 dan 2014, diperkirakan setidaknya tiga kali ukuran produksi tahunan ekonomi lokal Gaza. Laporan itu akan disampaikan kepada Majelis Umum PBB pada minggu terakhir bulan ini. Mereka merekomendasikan Majelis Umum PBB untuk membentuk suatu kerangka kerja yang sistematis, komprehensif dan berkelanjutan untuk menilai kerugian ekonomi dan konsekuensi dari terus berkembangnya langkah-langkah yang diambil oleh penguasa pendudukan.

PBB Kecam Legalisasi Pemukiman Israel di Lahan Palestina

By Bilal Chamdy 04.00 No comments

Metrotvnews.com, Tel Aviv: Kepala Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam undang-undang yang dikeluarkan di Israel, mengenai pemukiman ilegal di Tepi Barat.

Undang-undang buatan Israel itu melegalkan sekitar 4.000 rumah pemukim yang dibangun di wilayah lahan pribadi pihak Palestina.Â

"Kami mendesak para anggota pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan dukungan atas undang-undang ini. Jika diterapkan, aturan tersebut akan menimbulkan konsekuensi meluas serta membuat reputasi Israel di seluruh dunia tambah rusak," ujar Komisioner HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein, seperti dikutip Middle East Monitor, Jumat (9/12/2016).

Zeid menambahkan, mengubah penggunaan lahan yang dimiliki secara pribadi oleh warga Palestina untuk dibangun pemukiman Israel, dianggap melanggar hukum internasional. Terlebih, pembangunan itu dilakukan tanpa ada izin pemilik lahan.

"Israel sebagai pihak yang memiliki kekuasaan untuk menduduki lahan, harus menghormati properti pribadi dari warga Palestina. Tidak peduli apakah ada kompensasi yang disediakan," lanjut Zeid, dalam pernyataannya.

Sekitar 400 ribu pemukim Israel saat ini hidup di Tepi Barat, termasuk di wilayah Yerusalem Timur yang dicaplok. Mereka hidup bersama 2,6 juta warga Palestina.

Amerika Serikat, PBB dan Uni Eropa memperingatkan Israel atas pembangunan pemukiman itu. Mereka menilai pembangunan ini bisa merusak jalan pembentukan dua negara yang bisa mengakhiri konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

Sementara, seluruh pemukiman Israel dianggap sebagai ilegal dalam hukum internasional. Israel sendiri mengklaim sendiri wilayah pemukiman yang terotorisasi atau belum.

"Seluruh pemukiman Israel, baik yang berada di lingkar luar dan dibangun tanpa izin resmi, jelas tidak ilegal di bahwa hukum internasional dan memblokir jalan damai," tegas Zeid.

"Pemumkiman ini juga menjadi penyebab dasar dari pelanggaran HAM di dalam wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem timur," pungkasnya.

57 anggota Parlemen Israel atau biasa disebut Knesset, pada Rabu 7 Desember meloloskan rangcangan undang-undang mengenai pembangunan pemukiman ini. Sementara 51 lainnya menentang undang-undang itu.

(FJR)

PBB: Ekonomi Palestina Bisa Naik 2 Kali Lipat tanpa Pendudukan Israel

By Bilal Chamdy 06.00 No comments

HISTORIPEDIA: Hari Solidaritas Internasional bagi Rakyat Palestina : Okezone News

By Bilal Chamdy 18.00 No comments

HAMPIR tujuh dekade berlalu sejak pertama kali PBB mengambil alih mandat dari Inggris Raya untuk menyelesaikan konflik sektarian di Palestina. Namun hingga saat ini, belum juga negara itu mendapatkan pemecahan masalah yang menyenangkan kedua belah pihak yang berseteru, yakni warga keturunan Yahudi dan Arab.

Tepat 69 tahun yang lalu pada hari ini, 29 November 1947, Sidang Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 181 tentang Pembagian Palestina. Rencana untuk memecah Palestina menjadi wilayah Yahudi dan Arab dengan Yerusalem sebagai pusatnya itu disetujui oleh 33 majelis, dengan 13 majelis menolak dan 10 majelis memilih tidak bersuara.

BERITA REKOMENDASI

Melansir History, Selasa (29/11/2016), rencana ini sebenarnya mendapat tentangan keras dari oposisi Arab. Akan tetapi, PBB tetap mengajukan pengambilan suara atas resolusi 181.

Dengan adanya resolusi itu, sebagian besar wilayah Yerusalem dan Betlehem berada di bawah kendali internasional. Pihak Yahudi mendapat bagian di pesisir sekitar Tel Aviv, sedangkan keturunan Arab mendapatkan 45 persen sisanya.

Namun demikian, kelompok Yahudi makin hari makin serakah. Mereka sudah mendapatkan sebagian besar wilayah yang dimandatkan Inggris, tetapi terus memperluas kedaulatan wilayahnya yang pada akhirnya semakin menggerus pemukiman rakyat Palestina.

Sejak Israel mengokupasi pada 1967, Palestina pun mendapat dukungan moral dari komunitas internasional. Membagi dua kelompok dalam PBB, yang setuju membantu kaum Arab Palestina melawan kelompok Yahudi, serta mereka yang bergeming dan diam-diam membantu Israel.

Palestina Dalam Berita

Minggu, 04 Desember 2016

PBB: 10 Tahun Terakhir, 'Dasawarsa yang Hilang Bagi Palestina-Israel'

PBB: 10 Tahun Terakhir, 'Dasawarsa yang Hilang Bagi Palestina-Israel'

Rabu, 30 November 2016

PBB: 10 Tahun Terakhir, 'Dasawarsa yang Hilang Bagi Palestina-Israel'

Minggu, 04 Desember 2016

PBB: 10 Tahun Terakhir, 'Dasawarsa yang Hilang Bagi Palestina-Israel'

Senin, 28 November 2016

PBB: Ekonomi Palestina Bisa Naik 2 Kali Lipat tanpa Pendudukan Israel

Jumat, 09 Desember 2016

PBB Kecam Legalisasi Pemukiman Israel di Lahan Palestina

Senin, 28 November 2016

PBB: Ekonomi Palestina Bisa Naik 2 Kali Lipat tanpa Pendudukan Israel

HISTORIPEDIA: Hari Solidaritas Internasional bagi Rakyat Palestina : Okezone News

Arsip Blog

Blog Archive

Minggu, 04 Desember 2016

Rabu, 30 November 2016

Minggu, 04 Desember 2016

Senin, 28 November 2016

Jumat, 09 Desember 2016

Senin, 28 November 2016

Social Profiles

Arsip Blog

Blog Archive